Mengenal AIDS, Tuberkulosis dan Malaria: KEBERHASILAN PROGRAM TB DI INDONESIA (2): HASIL MONITORING DAN EVALUASI “JOINT EXTERNAL TB MONITORING MISSION” (JEMM TB)

Apakah Indonesia benar-benar berhasil dalam pelaksanaan program pengendalian TB? Data bisa saja tidak akurat, apalagi kalau data dibuat sendiri. Kalau kita melihat country profile yang dapat dilihat di Global Tuberculosis Control (WHO, 2011) dan Global Tuberculosis Report (WHO, 2012) dari negara-negara high burden untuk TB, prevalensi dan kematian akibat TB di Indonesia memang demikian pula Case Notification Rate (CNR) meningkat mendekati estimasi insidens TB.

Memang masih ada gap antara kasus yang dilaporkan (CNR) dan perkiraan insidens. Tetapi itulah tantangan kita untuk memperkecil gap tersebut. Pemerintah Indonesia telah berketapan untuk melaksanakan kewajiban melaporkan bagi semua sarana pelayanan kesehatan atas semua kasus TB yang ditemukan.

Data di bawah menggambarkan trend prevalensi, kematian, insidens dan Case Notification Rate TB di Indonesia, dari WHO, 2011 dan 2012

JEMM TB

Joint External Tuberculosis Monitoring Mission (JEMM TB) 2013 yang berkunjung ke Indonesia, diketuai Prof. Donald Enarson, senior advisor dari International Union Against Tuberculosis and Lung Diseases (IUATLD) yang sering disebut sebagai the UNION saja.

The Union didirikan bulan Oktober tahun 1920 di Paris, saat itu didukung 31 organisasi nasional paru yang membutuhkan wadah untuk kegiatannya. Pada tahun 2009 the Union meredefinisi Visinya menjadi Health Solution for the Poor dengan Misi: To bring innovation, expertise, solutions and support to adress health challenges in low and middle income populations.

Tim JEMM TB yang berkunjung ke Indonesia pada tanggal 11-22 Februari 2013 ini beranggotakan 21 pakar TB terkemuka di dunia, melakukan monitoring ke beberapa wilayah di Indonesia. Tujuan kegiatan tersebut adalah untuk menilai kemajuan program pengendalian TB di Indonesia.

Pada akhir kunjungan tim melaporkan hasil monitoringnya kepada Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH di kantor Kemenkes, Jakarta.

TEMUAN JEMM TB

Apa yang dilaporkan Prof. Donald Enarson kepada Menteri Kesehatan RI di kantor Kemenkes yang juga dihadiri mitra-mitra Kemenkes dalam pengendaliah TB di Indonesia amat melegakan. Artinya Indonesia sudah melaksanakan komitmennya dalam pengendalian TB dengan baik.

Ada tujuh butir yang disampaikan Prof Enarson, yaitu:

1. Capaian target Millennium Development Goals untuk pengendalian TB di Indonesia memuaskan secara berkelanjutan

2. Pencapaian target global pengendalian TB di Indonesia selama satu dasawarsa terakhir mengalami kemajuan yang bermakna

3. Pengalaman Indonesia yang unik dalam pelibatan seluruh layanan kesehatan dalam pelayanan TB dengan strategi DOTS telah digunakan dalam penyusunan strategi pengendalian TB global

4. Keterlibatan rumah sakit besar di Indonesia dalam pelayanan TB telah meningkatkan jumlah pasien TB yang diobati

5. Indonesia telah melaksanakan pengenalan dan pengembangan layanan TB resisten obat dengan PMDT (Programmatic Management of Drug-resistant Tuberculosis).

6. Pasien TB dengan HIV di Indonesia telah memanfaatkan layanan komprehensif berkesinambungan

7. Peningkatan kontribusi APBD untuk pembiayaan pelayanan TB telah membuka jalan bagi pencapaian yang berkelanjutan pengendalian TB sampai saat ini

Dapat disimpulkan bahwa dalam 10 tahun terakhir pencapaian target global menunjukkan kemajuan yang bermakna sehingga target MDG telah tercapai sebelum waktunya. Disamping itu Indonesia juga telah melakukan langkah-langkah antisipasi dalam menghadapi tantangan-tantangan pengendalian TB, antara lain: Kolaborasi TB-HIV, dan pengembangan PMDT.

REKOMENDASI JEMM TB

Terdapat 6 rekomendasi JEMM TB yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan. Sebagian rekomendasi memang telah dirintis pelaksanaannya. Enam butir rekomendasi tesebut adalah sebagai berikut:

1. Agar menetapkan kebijakan mandatory notification atau wajib melaporkan kasus TB yang ditemukan di setiap layanan kesehatan

2. Agar seluruh Dinas Kesehatan Provinsi membuat rencana kerja dan menyiapkan pembiayaan dalam pelaksanaan pelayanan pasien TB resisten obat

3. Agar ditetapkan kebijakan yang menjamin tersedianya APBD yang berkelanjutan bagi layanan pengendalian AIDS, TB dan Malaria

4. Agar dapat dijamin tersedianya akses universal terhadap layanan TB yang berkualitas untuk semua kasus TB tanpa memandang status resistensi obat atau status HIV, baik untuk pasien dewasa maupun pasien anak

5. Agar dipenuhi kebutuhan tenaga untuk melaksanakan semua komponen Strategi Pengendalian TB Nasional dan kebutuhan tenaga tersebut hendaknya tercantum dalam Rencana Pembangunan Kesehatan di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota

6. Agar pengambil kebijakan di bidang kesehatan di tingkat Provinsi meningkatkan kerjasama dalam pelaksanaan tes dan konseling HIV bagi pasien TB dan memastikan bahwa semua pasien TB-HIV menerima pengobatan antiretroviral dan kotrimoksasol

Pada kesempatan ini Menteri Kesehatan RI telah memberikan komitmennya untuk menindak-lanjuti rekomendasi tim.

EPILOG

Apa yang direkomendasikan memang telah diidentifikasi, bahkan telah dirintis pelaksanaannya, walau demikian tetap diperlukan advokasi, bahkan high level advocacy oleh Pusat kepada pengambil keputusan dan pemegang kebijakan termasuk para pemangku kepentingan di Daerah. Perlu dicatat bahwa empat dari enam rekomendasi tersebut menyangkut kebijakan di Daerah.